PERPAJAKAN INTERNASIONAL

Salah satu kriteria tidak dianggap adanya suatu Bentuk Usaha Tetap adalah jika suatu 'tempat' tersebut hanya untuk melakukan kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang. Sehingga walaupun suatu perusahaan/orang di luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui suatu tempat/kegiatan tertentu di Indonesia, tidak serta merta dianggap adanya suatu BUT. Sehingga jika memang terbukti bahwa suatu 'tempat' tersebut sekedar melakukan kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang maka tidak ada isu pemajakan (income tax atas BUT). Lantas apakah difinisi kegiatan yang menurut karakternya adalah bersifat persiapan atau penunjang? Menurut aturan lokal Indonesia : Melalui Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap, mengatur bahwa: -kegiatan yang bersifat persiapan ( preparatory ) merupakan kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan. -kegiatan yang bersifat penu...

  Model Treaty OECD ARTICLE 8: SHIPPING, INLAND WATERWAYS TRANSPORT AND AIR TRANSPORT PELAYARAN, ANGKUTAN AIR PEDALAMAN DAN ANGKUTAN UDARA 1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated . 1. Penghasilan   dari pengoperasian kapal atau pesawat udara dalam lalu lintas internasional, hanya dikenakan pajak di Negara pihak pada Perjanjian  di mana manajemen efektif perusahaan bertempat kedudukan / berada . 2. Profits from the operation of boats engaged in inland waterways transport shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated . 2. Penghasilan   dari pengoperasian kapal yang terlibat dalam transportasi jalur air pedalaman  hanya akan dikenakan pajak di N...

  Treaty model OECD Article 7: BUSSINESS PROFIT PENGHASILAN USAHA 1. Profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits that are attributable to the permanent establishment in accordance with the provisions of paragraph 2 may be taxed in that other State. 1. Keuntungan suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Perjanjian hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan bisnis di Negara pihak pada Perjanjian lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang terletak di dalamnya. Jika perusahaan menjalankan bisnis sebagai tersebut di atas, keuntungan yang dapat diatribusikan kepada bentuk usaha tetap yang sesuai dengan ketentuan ayat 2 dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. ...

Treaty Model OECD  ARTICLE 6: INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State. 1. Pendapatan yang diperoleh penduduk suatu Negara pihak pada Perjanjian dari harta tak gerak (termasuk pendapatan dari pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara pihak pada Perjanjian lainnya  dapat dikenakan pajak di Negara lainnya itu. 2. The term “immovable property” shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruc...

Sumber: OECD Model 2010 SUMMARY OF THE CONVENTION Title and Preambule Berisi judul misalnya perjanjian penghindaran pajak berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara X, disertai pendahuluan. Chapter I SCOPE OF THE CONVENTION Article 1 Person covered Article 2 Taxes covered Chapter II DEFINITION Article 3 General Definition Article 4 Resident Article 5 Permanent establishment Chapter III TAXATION OF INCOME Article 6 Income from immovable property Article 7 Business profits Article 8 Shipping, inland waterways transport and air transport Article 9 Associated enterprises Article 10 Dividens Article 11 Interest Article 12 Royalties Article 13 Capital gains Article 14 [deleted] Independent personal services Article 15 Income from employment Article 16 Director's fee Article 17 Artises and sportmen Article 18 Pensions Article 19 Government service Article 20 Students Article 21 Other income Chapter IV TAXATION OF CAPITAL Article 22 Capital Chapter V METHODS ...